Review

Peran Serta Masyarakat Sipil Sebagai Bentuk Transformasi Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam

Hutan sebagai paru-paru dunia mempunyai fungsi vital sebagai penyeimbang kondisi kesehatan udara. Hutan sebagai pen-supply oksigen menetralisir udara yang telah terkontaminasi oleh polusi karbondioksida dan zat lain. Hutan juga sebagai habitat makhluk hidup lain yang terangkai dalam rantai makanan. Maka pentingnya menjaga kelestarian hutan untuk menjaga keseimbangan okosistem. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia dengan wilayah hutan yang luas dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Kawasan hutan Indonesia tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Mengingat pentingnya peranan Indonesia dalam menjaga keseimbangan ekosistem dunia, maka perlu perhatian serius untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan kita mulai dari lingkungan terkecil.

Selain untuk keseimbangan ekosistem alam, sektor kehutanan juga memberikan kontribusi untuk negara di bidang ekonomi. Hasil hutan nyatanya banyak memberikan devisa untuk negara. Banyak pula masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor hutan dan lahan, namun kadang bersinggungan dengan para pebisnis yang mengelola sektor hutan dan lahan juga. Untuk itu perlu adanya peran pemerintah dalam bentuk regulasi dan penegakan hukum terutama untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hutan. Peran masyarakat sipil juga tak kalah penting untuk menjaga hutan dan lahan tempat mereka berada dan melaporkan pelanggaran hutan dan lahan yang terjadi disekitar mereka.

Jaga Hutan dan Lahan Disekitar Kita

Bagaimana masyarakat menjaga hutan dan lahan disekitarnya?

1. Mengajak Teman

Diskusi dengan teman, kelompok atau komunitas mengenai perkembangan kondisi hutan dan lahan disekitar kita.

2. Peduli Alam

Meningkatkan kesadaran dengan mengunjungi hutan dan ruang terbuka hijau disekitar kita serta mengurangi pemakaian plastik dan kertas karena limbahnya dapat merusak lingkungan.

3. Memanfaatkan teknologi

Di era digital saat ini, sudah saatnya menggunakan media sosial dengan lebih bijak untuk menyebarluaskan informasi seputar kondisi hutan dan lahan disekitar kita.

4. Inisiatif

Semua bermula dari diri sendiri. Maka, berinisiatiflah untuk mengakses informasi seputar hutan dan lahan, serta melaporkan apabila terjadi pelanggaran atau permasalahan dalam pengelolaan hutan dan lahan disekitar kita.

Apa Itu Tata Kelola Hutan dan Lahan?

Tata kelola hutan dan lahan meliputi proses, mekanisme, aturan dan kelembagaan untuk mengelola hutan dan lahan.  Hal ini bisa melibatkan pendekatan atas-bawah (top-bottom) seperti undang-undnag yang diinisiasi pemerintah, kebijakan atau program yang dirancang untuk mengatur hutan dan penggunaan hutan atau dengan pendekatan bawah-atas (bottom-top) seperti laporan yang dikelola oleh masyarakat, lembaga-lembaga pengawas atau pembuat kebijakan. Tata kelola yang baik penting bagi pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan proses pembuatan kebijakan yang transparan, akuntabel dan kompeten dengan adanya partisipasi masyarakat sipil dan elemen penegak hukum. Semua pihak perlu diinformasikan dan terlibat dalam mengelola sumber-sumber daya alam secara efisien.

Mengenal Program SETAPAK

Program SETAPAK (Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola) bekerja untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan serta memastikan agar masyarakat mendapatkan keuntungan dari perbaikan tata kelola dan strategi pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi maupun lingkungan dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, ormas sipil, masyarakat (termasuk masyarakat hukum adat dan kelompok perempuan) serta media.

Sejak digagas tahun 2011 dengan dukungan UK Climate Change Unit (UKCCU), program Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) The Asia Foundation meyakini bahwa tata kelola hutan dan lahan yang baik adalah kunci bagi pembangunan sektor hutan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat desa sekitar hutan serta  pelestarian lingkungan.

Bagaimana seharusnya program tata kelola hutan dan lahan bekerja?

1. Kebijakan sektor hutan dan lahan

Kebijakan tentang tata kelola hutan yang baik dibuat berbasis bukti dan keterlibatan masyarakat. Kebijakan dan proses pengambilan keputusan pemerintah berdasarkan data yang akurat dan terbaru, mempertimbangkan dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Untuk itu pemerintah perlu keterlibatan dan dukungan masyarakat sipil untuk memastikan proses perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pemantauan yang trasparan.

2. Pengelolaan anggaran

Pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel adalah syarat bagi pengelolaan hutan dan lahan yang baik agar tidak ada celah untuk praktek korupsi dalam perencanaan tata ruang dan proses perizinan yang dipengaruhi situasi politik dan ekonomi setempat.

3. Penegakan hukum

Penegakan hukum bagi industri berbasis lahan yang melakukan pelanggar pengelolaan hutan dan lahan penting untuk memastikan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat, kelompok perempuan dan anak-anak dalam mengakses dan mengelola hutan dan lahan. Masyarakat juga dapat melapirkan pelanggaran hukum lingkungan yang terjadi disekitarnya.

4. Pemantauan perizinan

Untuk mengevaluasi dampak dari kegiatan industri berbasis lahan di kawasan hutan, perlu dilakukan pemantauan perizinan untuk memastikan undang-undang dan peraturan terkait hutan dan lahan dapat dipatuhi. Masyarakat dapat pula ikut andil dalam pemantauan dan pengaduan apabila terjadi pelanggaran.

5. Keadilan gender

Tata kelola hutan dan lahan yang baik adalah yang sensitif gender atau keadilan gender dalam semua proses tata kelola, mekanisme dan kelembagaan.

6. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat melibatkan kelompok masyarakat untuk mengelola hutan yang mereka miliki atau mengelola hutan milik negara dimana mereka berbagi hak kepemilikan lahan adat.

Program SETAPAK dalam Forum Forestival

Pada 31 Oktober 2018 lalu bertempat disebuah hotel di Jakarta Pusat dilangsungkan acara Forestival bertajuk “Transformasi dalam Mewujudkan Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam”. Forestival kali ini adalah penyelenggaraan yang keempat kalinya. Forestival merupakan forum pertemuan masyarakat sipil yang aktif dan diinisiasi oleh Program SETAPAK dalam mendorong tata kelola hutan dan lahan, melalui keterbukaan informasi publik, penegakan hukum, pendekatan berbasis gender, kebijakan sumber daya alam, serta anggaran dan keuangan berkelanjutan untuk mendiskuskan berbagai inisiatif dan tatangan dalam memastikan pengalolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Pentingnya penegakan hukum untuk penyelamatan hutan dan lahan dari segi ekonomi karena sektor kehutanan adalah salah satu kontributor dalam perekonomian dan devisa negara. Namun ancaman akan sumber penghidupan masyarakat yang bergantung disektor hutan ini terus terjadi. Kerusakan hutan dan lahan mengakibatkan masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian dari hutan dan tak jarang memicu konflik dengan perusahaan berbasis industri lahan. Ditambah lagi lemahnya regulasi dan penegakan hukum di tingkat daerah maupun nasional, bahkan terkesan penegakan hukum saat ini tajam kebawah dan tumpul keatas. Untuk itu perlu adanya kontribusi masyarakat sipil untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran di wilayah mereka. Hal ini menjadi aspek penting dalam mewujudkan transformasi di sektor penegakan hukum sektor sumber daya alam.

Peranan Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan dalam program SETAPAK

Forum Forestival ke-4 ini menghadirkan nara sumber Sukma Violetta, S.H., LL.M, selaku Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Indro Sugianto, S.H., M.H., selaku Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan tema tantangan, inisiatif, dan transformasi dalam penegakan hukum sumber daya alam. Diskusi yang diikuti CSO dari 14 provinsi di Indonesia ini ditujukan untuk membahas tentang pengaduan, pengawasan, dan pengawasan tentang kasus-kasus sumber daya alam di sejumlah daerah serta bagaimana tindak lanjutnya hingga kini.

Agenda Forestival 4 kali ini juga melakukan audiensi ke beberapa Kementrian seperti Kementrian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pembangunan Negara, Kementerian Energi dan Sumberdaya Minerba, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan adalah 2 komisi pengawasan yang terbentuk atas buah reformasi dimana 2 komisi independen ini memberikan kesempatan untuk masyarakat sipil agar terlibat langsung dalam penilaian dan pengawasan institusi dan pemerintahan.

I. Komisi Kejaksaan

Kejaksaan sendiri mempunyai posisi yang cukup sentral namun rawan karena bertindak sebagai penyidik sekaligus eksekutor.

Titik rawan proses di kejaksaan:

* Proses pra-penuntutan (pemberian petunjuk P-21)

* Penetapan status (terjadi negosiasi jumlah tersangka, penangguhan, dll)

* Surat dakwaan (penerapan pasal sangkaan)

* Proses persidangan yang berlarut-larut

* Penuntutan

* Pelaksanaan putusan

Tugas dan kewenangan komisi kejaksaan (2015):

1. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

2. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan.

3. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai kejaksaan didalam maupun diluar tugas kedinasan

Menurut data pengaduan masyarakat, terdapat 5 wilayah dengan laporan pengaduan tertinggi:

1. Jawa Timur

2. Sumatera Utara

3. Jawa Barat

4. Jakarta

5. Jawa Tengah

Komisi kejaksaan menerima laporan masyarakat sipil apabila terjadi pelanggaran hutan dan lahan melalui email ke pengaduan@komisi-kejaksaan.go.id atau surat ke Po BoX 6108/  JKS. GN. 12060. Pelapor akan menerima nomer registrasi yang bisa dipakai untuk memantau status pelaporan melalui telp, email atau datang langsung.

II. Komisi Yudisial

Pada zaman orla dan orba seorang hakim pembinaan masih berada dalam 2 atap yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Kehakiman. Dengan sistem 2 atap itu, keputusan bisa dipesan oleh Eksekutif. Maka, di era reformasi, lembaga Yudikatif menjadi independen dan dibuat sistem 1 atap dibawah Mahkamah Agung. Komisis Yudisial sendiri berfungsi mengawasi kinerja hakim.

Kewenangan dari Komisi Yudisial:

* Pengusulan hakim agung

* Menjaga perilaku hakim agung

Komisi Yudisial menerima pelaporan dari masyarakat sipil dan dapat dipantau persidangannya melalui aplikasi pengaduan online. Namun Komisi Yudisial tidak harus menunggu laporan masyarakat, karena Komisi Yudisial mempunyai investigator sendiri atau bisa juga mengangkat isu dari berita media.

Bagaimana posisi Komisi Yudisial dalam tata negara?

Peranan Masyarakat Sipil dalam Program SETAPAK

Dalam implementasinya, Program SETAPAK bersama-sama masyarakat sipil mengupayakan adanya monitoring dan investigasi bersama antara CSO dan penegak hukum baik di tingkat regional dan nasional, menggunakan data dan informasi dalam mendorong percepatan penegakkan hukum SDA, melakukan kolaborasi CSO dan penegak hukum dalam monitoring pelaporan kasus, bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam menginisiasi penyelesaian kasus maupun konflik tenurial, mendorong terbitnya penyusunan dokumen peraturan daerah, dan mengevaluasi kembali peraturan di tingkat nasional terkait penanganan kasus sumber daya alam.

Selain mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mitigasi perubahan iklim global, program ini membantu desentralisasi tata kelola hutan dan lahan di Indonesia untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, perlindungan dan distribusi manfaat sumber daya alam yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan setara.

Dalam praktiknya, mewujudkan transformasi di sektor penegakan hukum sumber daya alam memerlukan komitmen aparat penegak hukum, sistem pengawasan dan pelaporan tersosialisasi dan dimonitoring dengan baik, memperkuat perlindungan saksi ahli lingkungan hidup, serta transparansi data perizinan beserta pelanggaran administratif yang dilakukan industri berbasis lahan.

Sejak 2016 hingga 2018, terdapat 33 pengaduan yang disampaikan masyarakat sipil dari sejumlah provinsi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk 128 perusahaan berbasis industri lahan yang melanggar untuk ditindaklanjuti. Guna mendorong penegakan hukum, mitra SETAPAK melakukan permintaan informasi yang apabila tidak diberikan maka para mitra akan mengajukan sengketa informasi, selanjutnya menganalisis dokumen dan kesesuaiannya dengan aturan perundangan, kemudian para mitra akan bekerjasama dengan pemerintah dan instansi penegak hukum untuk bersama-sama memantau pelaksanaan izin, dan kegiatan penutup yang dilakukan oleh para mitra SETAPAK 2 adalah mendorong penangguhan, penciutan atau pencabutan izin yang tidak sesuai jika tidak berhasil menggunakan jalur litigasi untuk menegakkan hukum. 

Mengenai Program SETAPAK, silakan menghubungi:

Ika Fitriyanti

PR Consultant/ Fortune PR

T: +628128128793

Fadila Ayu Hapsari

Program Officer SETAPAK II 

T: +62 811 916 3 777

Show More

Arlindya

A dreamer, long visioner, blogger & traveller

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button